Sabtu, 06 September 2014

BUMN Jangan Dijadikan Tameng Pemerintah

VIVAnews - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, mengungkapkan selama ini perusahaan pelat merah sering dijadikan tameng bagi pemerintah. Hal ini kerap terjadi terutama bila pemerintah menghadapi persoalan yang harusnya menjadi urusan pemerintah.

Said Didu, saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 6 September 2014 mengatakan, jika persoalan berasal pemerintahan maka merupakan tanggung jawab pemerintah. Begitu pula sebaliknya, jika persoalan BUMN maka merupakan tanggung jawab BUMN.

"Artinya, harus diselesaikan pada masing-masing pihak," katanya.

Said mencontohkan hal ini terjadi pada kasus elpiji 12 kilogram. Masalah elpiji ini menurutnya seharusnya merupakan urusan pemerintah, namun malah BUMN yang diminta untuk merugi.

Selain itu, dalam hal kebijakan harga BBM bersubsidi pemerintah juga menjadi wewenang dari pemerintah. Untuk itulah hal seperti pembatasan BBM yang terjadi beberapa waktu lalu harus dihadapi pemerintah.

"Tapi nyatanya pemerintah yang menugaskan Pertamina untuk menghadapi," katanya. (ms)


http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/535707-bumn-jangan-dijadikan-tameng-pemerintah
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© KAWUNGANTEN.COM Powered by Blogger